Badan Permusyawaratan Desa

Huidu Utara - Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Daftar Nama-Nama Anggota BPD se-Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Masa Keanggotaan 2020-2026

Daftar Nama-Nama Anggota BPD se-Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Masa Keanggotaan 2020-2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo (Nelson Pomalingo) Nomor: 488/07/VII/2020 Tanggal 13 Juli 2020. DESA PONE Harni Daud  Selvi S. Djafar, S.Pd.I  Amirudin Ransi Toma, S.Pd  Hartono Batiti, S.Pd  Mohamad Amati Desi Saputriyanti Djau  Astin Tangahu (Wakil Perempuan) DESA HUIDU Ariyanto Musa, S.HI  AlZufri Mohune Sukarno Mohune  Marten U. Bilau, S.IP  Erli S. Moito, S.Pd  Can Uno  Marta Buka (Wakil Perempuan) DESA HUIDU UTARA Nurmat Djou Yisriyanto Ismail Ismet Busura Elpin Padu Masran Sri Hayati Hasan (Wakil Perempuan) DESA TUNGGULO Saman Kadir Mohamad Nur Hamzah Polapa Maryam Diyai Nurtina Rauf Irfan Igirisa Wirda Ibrahim (Wakil Perempuan) DESA YOSONEGORO Abd. Haris Banteng Muhamad Maa Rahmat Ishak Kisman Rivai Sudianto Rivai Usman Palo Herlina U. Rifai (Wakil Perempuan) DESA OMBULO Ety Hasan Lukman HR. Suila Misran Akaseh Feli...
Read more

Kegiatan yang dilarang menggunakan Dana Desa

Berdasarkan Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, Dana Desa dilarang untuk: pembayaran honorarium kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa; perjalanan dinas kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa ke luar dari wilayah kabupaten/kota; pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa; pembangunan kantor desa atau balai desa, kecuali untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); menyelenggarakan bimbingan teknis bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa; menyelenggarakan bimbingan teknis dan/atau studi banding keluar wilayah kabupaten/kota; membayar kewajiban yang harus dibayar pada tahun sebelumnya sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangun...
Read more